Bupati Bandung, Dadang Supriatna, baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas strategi pembiayaan terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Bandung.
Dalam acara tersebut, Kang DS didampingi oleh sejumlah kepala dinas dan badan terkait. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkuat koordinasi dalam kebijakan pendidikan dengan harapan dapat menjamin kualitas pengajaran di daerah.
Dalam dialog tersebut, Kang DS menyoroti kondisi terkini pendidikan di Kabupaten Bandung. Ia juga menerangkan pentingnya regulasi dari pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas dan kualitas tenaga pendidik di daerah ini.
Bupati Bandung Fokus Pada Koordinasi Pendidikan di Daerah
Dalam audiensi yang berlangsung, Kang DS mengemukakan bahwa penataan tenaga pendidik adalah masalah strategis yang memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor. Ia berpendapat bahwa penataan PPPK dan honorer harus memiliki mekanisme pembiayaan yang jelas serta penguatan karier yang terstruktur.
Melalui pendekatan ini, diharapkan proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar dapat berlangsung dengan lebih efektif. Menurut Kang DS, kualitas guru adalah faktor utama dalam mencapai keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.
Bupati juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat perkembangan pendidikan. Ia berkomitmen agar tenaga pendidik yang ada selalu sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran di Kabupaten Bandung.
Usulan Percepatan Regulasi dan Rekrutmen CPNS
Untuk memenuhi kebutuhan guru, Kang DS mengusulkan perlunya percepatan regulasi agar PPPK dapat menduduki jabatan strategis sesuai dengan kompetensinya. Hal ini penting agar ketersediaan tenaga pendidik tidak hanya terpenuhi saat ini tetapi juga dapat berkelanjutan di masa depan.
Kang DS juga menyampaikan pentingnya membuka kembali rekrutmen CPNS untuk guru. Langkah ini dianggap perlu agar daerah dapat menjamin ketersediaan tenaga pendidik yang memadai dalam jangka panjang.
Implementasi rekrutmen CPNS akan melibatkan pembahasan bersama dengan kementerian terkait dan DPR RI. Ini untuk memastikan semua kebutuhan daerah terkait pendidikan dapat terpenuhi seiring dengan perkembangan zaman.
Pertimbangan Kebutuhan Daerah Dalam Kebijakan Pendidikan
Kang DS mengingatkan bahwa kebijakan nasional harus mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan daerah, terutama yang berkaitan dengan tenaga pendidik. Ia menekankan pentingnya formasi guru dan rasio ideal dalam pendidikan dasar dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang berlaku.
Dalam pembahasan ini, Pemkab Bandung menegaskan siap untuk menindaklanjuti hasil konsultasi dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten tersebut.
Gogot Suharwoto, dari Ditjen PAUD Dikdasmen, berjanji akan meneruskan aspirasi Pemkab Bandung kepada pihak-pihak terkait lainnya. Komisi X DPR RI, Menteri Keuangan, dan MenPAN-RB akan menjadi fokus utama dalam penyampaian aspirasi ini.
